DALAM tulisan sebelumnya berjudul Media Lokal, Community Engagement dan Jurnalisme Solusi, saya mengajukan tiga tahapan jurnalisme solusi.
Tahap pertama, melaporkan persoalan lokal dan melaporkan solusi dalam satu laporan. Misalkan, bisa saja sebuah media lokal melaporkan tentang peristiwa kurang gizi di daerahnya. Kemudian, media juga bisa melaporkan contoh daerah lain yang bisa menyelesaikan persoalan itu dengan baik. Media bisa mengungkap bagaimana kekeringan mendera daerah itu, namun media juga mengangkat bagaimana daerah lain mengatasi kekeringan. Jurnalisme solusi tahap pertama ini akan memberi inspirasi bagi pemerintah daerah, dan memberikan harapan bagi masyarakat lokal.
Tahap kedua, selain melaporkan peristiwa dan contoh solusi, media juga bisa memfasilitasi pertemuan lintas pemangku kepentingan lokal. Tujuannya adalah untuk mencari titik temu dan usaha bersama melakukan penyelesaian. Media bisa memfasilitasi diskusi terpumpun (focus group discussion-FGD), yang melibatkan pemerintah lokal, masyarakat, kampus dan unsur lainnya. Pertemuan ini akan menyamakan persepsi semua pemangku kepentingan. Masing-masing akan mengungkapkan peran maupun kekurangannya. FGD seperti ini akan mengurangi saling curiga, dan memahami kekuatan dan kekurangan masing-masing. Media menjadi pengorganisasi masyarakat (community organiser) yang melahirkan komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat lokal.
Tahap ketiga, media lokal ikut terjun aktif mengeksekusi perubahan di lapangan melalui penyelenggaraan program dan projek. Program adalah aktivitas peningkatan kapasitas sumberdaya manusia loka sedangkan projek adalah aktivitas pengadaan fisik. Media lokal bisa mengadakan program pelatihan guru misalnya, atau menyelenggarakan projek pembangunan sarana mandi,cuci dan kakus (MCK) misalnya.
Senin 15 Juli 2019, Pikiran Rakyat (PR) memuat laporan khusus tentang masih banyaknya warga Jawa Barat yang buang air besar (BAB) sembarangan. Halaman muka PR mengetengahkan laporan berjudul BAB Sembarangan Tak Jadi Perhatian. Mengutip data Badan Pusat Statistik Jawa Barat 2016, PR melaporkan bahwa dari 12.589.790 keluarga, 34,56% di antaranya (4.351.031) atau sekira 16.359.878 jiwa melakukan BAB secara tidak layak.
Dengan menurunkan laporan dari Kab. Bandung, Kab. Tasikmalaya, Kab. Sukabumi dan Kab. Indramayu, Pikiran Rakyat menyebutkan salah satu sebab masih tingginya BAB sembarangan adalah bahwa persoaalan ini belum menjadi prioritas para pemerintah daerah. Para pejabat lokal mengeluhkan minimnya dana. Bahkan PR mengkritisi Pemprov Jabar yang lebih mementingkan pembangunan taman ketimbang membangun jamban.
Pikiran Rakyat rupanya tidak hanya memaparkan permasalah. Koran Bandung ini juga mengungkapkan solusi. Di halaman 16, PR menurunkan dua tulisan tentang kiprah pemerintah lokal mengatasi soal ini, dan juga kiprah Yayasan Odesa dalam membangun MCK umum.
Dalam laporan berjudul “Agar Warga Tak Buang Air Sembarangan” PR menggambarkan inisiatif Puskesmas Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya yang menciptakan projek Jimat, akronim dari Jamban Idaman Masyarakat Tasikmalaya. Projek Jimat ini manawarkan kredit murah pembangunan jamban, dengan cicilan 10 bulan. Karena permintaan naik, cicilan akan diperpanjang menjadi dua tahun. Sejak Jimat diluncurkan pada 2014, sudah 64 jamban terbangun, semuanya dengan sistem septic tank. Ada 45 projek pembangunan lagi yang masuk dalam daftar tunggu. Bila mengerjakan sendiri, masyarakat menghabiskan biaya Rp 6 juta. Namun dengan sistem jimat, biaya pembangunan paling mahal Rp 3 juta.
Pada tulisan kedua di halaman 16 itu, PR juga menurunkan laporan tentang kiprah Yayasan Odesa Indonesia, yang bergerak di kawasan Kecamatan CImenyan Kabupaten Bandung. Odesa adalah yayasan yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat prasejahtera dengan pilar pemberdayaan di sektor pendidikan ekonomi dan kesehatan. Di bidang kesehatan ini fokus Odesa adalah pengadaan air bersih dan pembangunan MCK umum. Sejak resmi berdiri pada 2016 hingga pertengahan 2019, Odesa baru mampu membangun 18 MCK komunal. Melalui jejaring sosialnya, Odesa mengumpulkan donasi dari warga kota untuk membangun fasilitas dasar ini, antara lain dengan ikatan alumni perguruan tinggi. Selain itu yayasan ini juga dibantu Yayasan Kitabisa untuk mengumpulkan dana melalui platform digital.
Dari contoh laporan itu, Pikiran Rakyat sudah melakukan jurnalisme solusi pada tahap pertama, yaitu mengangkat permasalahan sosial dan menurunkan laporan tentang komunitas lain yang berhasil mengatasi persoalan. Inisiatif Puskesmas Pagerageung dan Yayasan Odesa bisa menginspirasi para pemangku kepentingan bahwa kekurangan dana bukan sebuah alasan utama penghalang pembangunan hak-hak dasar warganegara. Inovasi dan jejaring masyarakat sipil bisa mengatasi hal ini. Pemerintah daerah sebetulnya bisa bekerjasama dengan masyarakat dalam membangun hak-hak dasar ini.
Pikiran Rakyat sebetulnya sudah memasuki tahap dua jurnalisme solusi. Media ini sering mengadakan pertemuan-pertemuan warga untuk membahas berbagai persoalan. Seringkali solusi lahir dari ruang-ruang diskusi yang difasilitasi PR. Mulai dari persoalan ekonomi, budaya, sosial hingga politik. PR sebenarnya punya kekuatan besar berupa modal sosial (social kapital) untuk memasuki jurnalisme solusi, yaitu ikut aktif mengeksekusi program dan projek kemasyarakatan. Kepercayaan masyarakat dan kekuatan jejaringnya sangat memungkinkan PR memasuki tahap 3 jurnalisme solusi. Koran ini sudah membentuk Yayasan Pikiran Rakyat, yang baru bergerak dalam kebencanaan. Semoga Yayasan Pikiran Rakyat bisa jadi sayap sociopreneur PR.
